FORUM KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan yang di kepalai oleh Mia Korebima adalah tuan rumah dari kegiatan baik ini. Turut hadir dalam kegiatan ini Ignasius Boli Uran, Rofin Kabelen, Mikhael Fernandez selaku Dewan Perwakilan Rakyat. Juga beberapa OPD terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Perindak, Camat Solor Timur, Camat Larantuka yang di wakili oleh Sekcam, Ketua Yapersuktim Rm. Thomas Labina, Pr, Organisasi Profesi PGRI yang di wakili oleh Sekbid Pemberdayaan Perempuan, Tokoh Agama yang dihadiri oleh Rm. Nus Welan, Pr, IKTL, Kamar Dagang dan Industri, YPPS, dan stakeholder lainnya.
Dalam pemaparannya Kepala BPPPPD Mia Korebima menginformasikan kepada forum bahwa dari Evaluasi Indikator Makro Pembangunan 2022, mengenai Pertumbuhan Ekonomi dalam grafik perbandingan Target dan realisasi Pertumbuhan Ekonomi tahun 2018-2021 tergambar bahwa dari 2018-2019 lebih tinggi dari target yang ingin dicapai. Akan tetapi mengalami penurunan drastis pada tahun 2020-2021 sebagai dampak dari lesunya aktivitas ekonomi akibat wabah covid 19. “Terkait Matriks Evaluasi Indikator Makro Daerah tahun 2018-2021 ini menjadi gambaran bagi kita sebagai pengetahuan bersama terkait kondisi daerah saat ini. Indikator yang pertama adalah Pertumbuhan Ekonomi. Dari tahun 2018-2019 pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari target. Pada tahun 2018 Target yang ditetapkan sebesar 4, 12 % namun realisasinya mencapai 4, 75%. Dan pada tahun 2019 targetnya 4, 58% sedangkan realitasnya mencapai 4, 86%. Namun pada tahun 2020-2021 Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020 target yang ditetapkan 5, 09% tetapi mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga 0, 87%. Dan pada tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar 5, 62% tetapi realitasnya menurun hingga 0, 55%. Sementara target di tahun 2024 adalah 4, 61 %. Hal ini jelas bahwa daya beli masyarakat dan permintaan terhadap barang dan jasa semakin berkurang. Ini disebabkan kelumpuhan dunia yakni wabah Covid 19 yang menyebabkan pembatasan-pembatasan aktifitas ekonomi. Selain itu di Flores Timur sendiri terjadi wabah Virus ASF pada babi yang menyerang puluhan ribu babi mati. Hal ini menyebabkan peternak babi mengalai kerugian yang cukup besar. Tidak hanya itu. Flotim juga mengalami bencana Seroja yang menyebabkan kelumpuhan ekonomi masyarakat juga. Dan kondisi ini berlanjut hingga ke 2022 walau tidak menurun sampai angka minus, namun jika dilihat dari grafik pertumbuhan ekonomi kab/kota se-NTT tahun 2022 maka dari 22 Kab/Kota dalam Provinsi NTT, Kab. Flores Timur menduduki urutan ke 22 (terakhir). Ada beberapa kab/kota pada saat covid 19 mereka mengalami perkembangan ekonominya yang menurun hingga minus. Namun setelah covid 19 mereka bergerak naik cukup jauh sedangkan kita masih sangat tertinggal. Sehingga diharapkan dari pemaparan ini semua kita bisa sama-sama melihat apa yang masih harus kita tingkatkan pada tahun 2024 terkait produksi barang dan jasa serta bagaimana dengan kemampuan daya beli masyarakat sehingga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kabupaten Flores Timur.” Tandasnya. Ima Korebima lalu melanjutkan bahwa indikator kedua yang sangat penting untuk di perhatikan juga adalah Pendapatan Perkapita yang mana merupakan tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Dari grafik yang dipaparkan, Ima Korebima menjelaskan bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Flores Timur mengalami kenaikan yang signifikan.. Sedangkan semenjak tahun 2019-2021 Pendapatan Perkapita di Flotim mengalami penurunan yang sangat signifikan. “Indikator kedua yang sangat penting untuk di perhatikan juga adalah Pendapatan Perkapita yang mana merupakan tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Pada tahun 2018 Pendapatan Perkapita di kab. Flores Timur relative tinggi dari target. Yang dari target awalnya 19. 070. 000 realitasnya mengalami kenaikan hingga 19. 294. 000. Namun pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan yang sangat jauh dari target. Pada tahun 2019 target yang ditetapkan 20.660.000 sedangkan realisasinya 20. 576. 000. Pada tahun 2020 Targetnya 22. 520. 000 namun kenyataannya hanya mencakup 19. 110. 000. Dan di tahun 2021 target yang ditetapkan 24. 670. 000 namun realitanya 19.150.000. sementara target pendapatan perkapita di tahun 2024 adalah 21. 500. 000.” Lapornya. Ima Korebima kemudian melanjutkan indikator ke tiga bahwa Kesenjangan Pendapatan Masyarakat di Flores Timur ini semenjak tiga tahun terakhir dari tahun 2018-2020 mengalami kesenjangan pendapatan yang rendah. Begitu juga indicator ke empat mengenai Tingkat Pengangguran Terbuka yang dari waktu ke waktu mencapai ketinggian maksimum dari target yang ditetapkan. “ Indikator ketiga adalah Kesenjangan Pendapatan Masyarakat. Dari grafik yang telah di data bahwa kita masih berada pada area kesenjangan rendah. Mulai dari 2018-2020. Inilah yang kemudian menjadi harapan salah satu tujuan dari RKPD adalah pemerataan pembagunan daerah. Sehingga ini menjadi perhatian kita bersama. Dan indikator yang berikut adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Capaian TPT semenjak tahun 2018-2021 rata-rata lebih tinggi dari target. Hal ini menunjukan pengangguran kita masih banyak. Target pada tahun 2018 sebanyak 3, 49 % namun naik hingga 4,01%. Pada tahun 2019 targetnya 3,09% dan realitanya sesuai target 3,09%. Lalu pada tahun 2020 target TPT sebesar 2,68% namun ia naik hingga 31,6%. Dan pada tahun 2021 TPT naik hingga 3, 81% dari yang semula ditargetkan sebesar 2,27%. Hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah angkatan kerja semakin meningkat sementara jumlah lapangan pekerjaan sangat terbatas. Inilah menjadi PR besar buat kita semua yang hadir saat ini. Karena memang TPT dari waktu ke waktu semakin tinggi”. Tegasnya. Dalam Prosentasinya di hadapan semua stakeholder Ima Korebima menyampaikan juga mengenai Indikator ke lima tentang Kemiskinan yang semenjak tahun 2018-2021 sedikit mengalami penurunan tetapi jauh dari target yang di tetapkan. “ Indikator ke lima yang menjadi perhatian kita bersama adalah Kemiskinan. Semenjak tahun 2018-2021 memang sedikit memang mengalami penurunan tetapi jauh dari target yang di tetapkan”. Ima melanjutkan bahwa dari waktu ke waktu banyak program yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan menurunkan angka kemiskinan “ Perlu kita ketahui bahwa selama ini begitu banyak program yang sudah di lakukan dalam rangka pengendalian kemiskinan, seperti Gerbang Emas, Anggur Merah, dan Bansos yang lainnya. Ada juga berbagai pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan seperti BLT tetapi mengapa kemiskinan ini masih jauh dari target? Memang Kab. Flotim merupakan Kabupaten dengan presentase kemiskinan terendah ke dua se provinsi NTT setelah kota Kupang”. Paparnya. Ima Korebima kemudian melanjutkan indikator terakhit terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Flotim di tahun 2018-2019 lebih besar dari target sedangkan pada tahun 2020-2021 menurun dari target yang ditetapkan. “Capaian presentase IPM selama tahun 2018-2019 lebih besar dari target sedangkan capaian pada tahun 2020-2021 menurun hingga lebih kecil dari target. Namun capaian sebesar 64,22 % pada tahun 2021 yang kemudian menempatkan Kab. Flotim berada diurutan ke 10 dari 22 kabupaten di Provinsi NTT”. Ujarnya. Ima Korebina melanjutkan bahwa ada juga indeks keluarga sehat yang mana sampai dengan tahun 2022 ini kita masih terbilang jauh dari sehat. “ Ada juga Indeks keluarga sehat. Yang mana pada tahun 2022 ini kita masih jauh dari sehat. Di katakana sehat apa bila mencakup 0,8 % sementara kondisi Flotim masih pada angka 0, 12%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Flotim masih jauh dari sehat”. Ia lalu menambahkan bahwa kesadaran pendidikan di Flotim juga minim. Hal ini buktikan dari data yang telah diperoleh bahwa dari 10. 000 jiwa penduduk Flotim, hanya sekitar 459 orang yang berijazah S1-S3. “Yang berikut Rasio kelulusan SI-S3. Dari 10. 000 jiwa penduduk Flotim hanya ada sekitar 459 orang yang berijazah S1-S3. Sedangkan informasi terakhir bahwa di Flotim tercatat ada 9 orang yang memiliki ijazah S3”. Ia juga menambahkan bahwa nilai proses produksi lebih besar dari pada nilai di peroleh setelah dijual. Jadi yang perlu diperhatikan adalah biaya produksi harus lebih rendah dibandingkan hasil penjualan produksi pertanian. “Saat ini nilai proses produksi lebih besar dari pada nilai yang di peroleh setelah dijual. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah biaya produksi harus lebih rendah dibandingkan hasil penjualan produksi pertanian. Maka dari itu mohon masukan semua kita untuk memperkaya kita untuk penyempurnaan RKPD tahun 2024”. Nadanya. Dalam presentase terakhirnya ia menyampaikan bahwa untuk mewujudkan semua sasaran penting yang telah disampaikan itu maka teamnya memberi tema RKPD pada tahun 2024 yang terlaksana pada tanggal 23 Februari 2023 yaitu Peningkatan Daya Saing Daerah. Dengan 4 prioritas yakni Perekonomian Masyarakat, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan Tata Kelola Pemerintah. “Dari semua Persoalan yang diangkat ini maka kami mencoba merumuskan arah pembangunan di tahun 2024 dengan tema Peningkatan Daya Saing Daerah. Dengan 4 sasaran pokok yaitu Terwujudnya Daya Saing Ekonomi, Terwujudnya Daya Saing SDM, Terwujudnya Daya Saing Infrastruktur, dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Dan peningkatan daya saing daerah ini akan dilaksanakan dengan 4 prioritas yaitu; Perekonomian Masyarakat, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dan yang terakhir Tata Kelola Pemerintahan.” ujarnya.
Demikian laporan Kepala BPPPPD dalam kesempatannya. Diskusi pun disiasati semaksimal mungkin dengan waktu yang terbilang tak banyak itu. Semua elemen yang diundang turut bersuara demi perbaikan-perbaikan menuju Peningkatan Daya Saing Daerah.
Dalam Diskusi, banyak usulan-usulan baik yang di sampaikan. Diantaranya;
Flotim terbilang sangat kaya akan potensi alamnya. Banyak yang berdagang namun tidak ada Industri. Mohon agar pemerintah bisa membangun Pabrik untuk pengelolaan kekayaan Alam Flotim.
BPPPPD mempunyai tupoksi terkait sumberdaya yang ada maka alangkah baiknya bila dilalukan penelitian terlebih dahulu persoalan yang paling pokok mengapa Flotim Termasuk Kab. dengan presentase kemiskinan terendah ke dua dari 22 kab. di Provinsi namun pertumbuhan ekonomi kita saat ini sangat rendah dari target. Setelahnya dapat bekerjasama dengan OPD-OPD terkait.
Pemerintah Daerah harus melihat peluang untuk mendatangkan para investor ke Flotim.
Pemerintah melakukan pendataan dan pemetaan komoditi di Flotim untuk kemudian dikekola secara serius dan perlu adanya pendampingan dari pemerintah. Mulai dari mengelola, memproduksi hingga pemasaran.
Harus ada wadah yang lebih besar untuk mengakomodir dan menopangi BUMDES sehingga jangkauan pasarnya lebih jauh. Dan banyak sarana yang sudah di siapkan tetapi tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah. Contohnya Tol Laut yang memberi jatah sebanyak 17 kontener bagi kita tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik.
Perlu adanya kerja sama antara masing-masing sektor terkait. Misalkan Flotim sekarang sudah melakukan ekspor kopra putih. Lalu bagaimana peran pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian yang dapat bekerja sama dengan sektor-sektor terkait.
Petani Flotim yang seharus nya kaya karena alamnya juga kaya maka diharapkan agar pemerintah memberi pendidikan terkait Pertanian modern. Bagaimana memanfaatkan sumber daya (alam, alat dan manusia), mengelola serta memproduksi barang.
Salah satu kekayaan alam Flotim adalah banyaknya pohon kepala. Petani kelapa hanya memanfaatkan kelapa sebagai kopra. Sedangkan batok kelapanya di buang. Mohon agar ada pelatihan khusus untuk pemanfaatan batok kelapa yang diubah jadi Arang Briket atau ART.
Perlu adanya pelatihan bagi para pengusaha-pengusaha terkait prosedur Ekspor barang karena banyak karya anak Flotim (seni memahat, seni anyaman, menenun, dll) yang nilai seninya tidak kalah dengan Seniman di Bali dll.
Mohon Pemerintah melalui dinas-dinas terkait agar benar-benar memperhatikan Perempuan, Anak, para Disabilitas dan ODGJ
Perlu adanya perhatian Pemerintah terkait Sarana dan Prasarana yang mendukung para Nelayan, para Pengusaha Rumput Laut, Para Petani.
Perlu adanya perbaikan-perbaikan jalan menuju ke daerah wisata, pelatihan pengembangan usaha bagi masyarakat setempat di daerah wisata. Dan perlu ada ruang kreatif bagi pegiat seni.
Kerja statistik sangat baik. Semua data di Flotim ini yang sudah di peroleh tidak di analisis. Hasil analisis yang diperoleh seharusnya bisa ditawarkan kepada Pemerintah terkait kekuatan dan kelemahan juga potensi.
Tahun ini adalah Tahun Resesi Ekonomi. Yang mana kebutuhan meningkat penghasilan menurun. Maka harus ada penyadaran mindset masyarakat Flotim bahwa mereka punya banyak Aset (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan). Jika asetnya tidak diaktifkan maka Masyarakat Flotim seperti tikus mati di lumbung padi. Dan yang seharusnya mengaktifkan asset itu adalah mereka sendiri. Maka dari itu perlu adanya pelatihan Asset Besed Community Development (ABCD) kepada Masyarakat.
Harap agar Perhatian Dinas Lingkungan hidup untuk penanaman pohon itu ke sumber-sumber mata air karena dari kajian, Flotim sudah kehilangan 100 lebih sumber mata air.
Mengapa masalah kontrak ini muncul? Mengapa sekian tenaga kontrak ada? Lalu mengapa harus di kontrakan? Hal yang perlu dilakukan hanyalah peningkatan mutu ASN yang ada sehingga dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di kantor dan lain sebagainya. Mohon agar tenaga kontrak tidak dilepas begitu saja. Harus ada solusi demi target Pemerintah dalam usahanya untuk menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga angka kemiskinan di Flotim. Tolong agar Anggota Dewan bisa memanfaatkan Anggaran dengan baik sehingga tidak merembes ke mana-mana.
Hampir semua Petani Flotim bertanam hanya untuk konsumtif. Maka dibutuhkan peningkatan mutu SDM penyuluh-penyuluh lapangan untuk meningkatkan SDM Petani.
Perlu adanya Revolusi pertanian dan tidak dilepas begitu saja. Harus ada kerja sama antara masing-masing sektor. Baik dengan Dinas Perindustrian juga dengan dinas-dinas terkait.
Perlu adanya dokumen-dokumen tata ruang dan rispam sehingga semua pembangunan lebih terarah
Pemerintah mesti melihat arus gerak manusia sebelum membuat pasar. Jangan sampai mubasir seperti pasar buah di samping gedung OMK dan Demopagong.
Perlu adanya perhatian dari pemerintah terhadap koperasi-koperasi di Flotim karena mereka turut andil dalam membantu pemerintah baik dalam menyerap tenaga kerja maupun menghidupkan IKM/UMKM.
Pemanfaatan BUMD
Perlu adanya tempat pemotongan hewan bagi para pedagang hewan. Sehingga lebih menjamin kesehatan daging yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.
Masyarakat perlu di siapkan untuk menghadapi cuaca yang dampaknya pada hasil pertanian, dll. Masyarakat bisa di latih untuk pemanfaatan limbah sampah.
Hampir semua stakeholder yang hadir memberi masukan-masukan demi perbaikan Flotim menuju Kesejahteraan Masyarakat yang lebih baik. Semua yang dibicarakan hari ini adalah mimpi yang mesti diwujudkan di tahun 2024. Dan ia perlu di khawal hingga terwujud. Tetutunya melalui Pemerintah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat kami titipkan mimpi ini.
Empat jam kira-kira forum ini di manfaatkan secara maksimal. Kegiatan lalu di tutup oleh Kepala BPPPPD. Ima Korebima mewakili Pemerintah Daerah ia menyampaikan terimakasih kepada semua yang berkesempatan hadir dan memberi sumbangsi demi penyempurnaan Rancangan awal RKPD tahun 2024 nantinya dan ia juga berharap bahwa setelah RKPD yang ditetapkan maka itu akan menjadi dokumen bagi pemangku kepentingan. Demi mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Flotim. “Atas nama Pemerintah Daerah kami menyampaikan limpah terimakasih kepada Bapak-bapak perwakilan anggota DPRD juga Para stakeholder yang sudah bersedia mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Terimakasih untuk semua saran dan kritikan dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RKPD Kab. Flores timur tahun 2024. Proses ini di laksanakan setiap tahun. Dan kesempatan hari ini sangat berharga karena hampir semua unsur yang kami undang, hadir dan banyak memberi masukan. Kami juga berharap bahwa apa yang menjadi kritikan di media masa baiklah forum-forum seperti ini bisa disampaikan agar apa yang menjadi masyarakat bisa terwujud. Demi Kesejahteraan Masyarakat Flores Timur ini. Tentunya Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Banyak hal yang perlu mendapat dukungan dari aspek anggaran jelas Pemerintah sangat terbatas karena di pagari degan begitu banyak regulasi. APBD yang sudah ditetapkan saja bisa dilakukan penyesuaian kembali karena regulasi. Setelah kegiatan ini akan di adakan Musrembang Kecamatan, Kabupaten dan juga pendekatan-pendekatan Partisipatif, Tegnokratif, Top Down – Bottom Up akan di padukan di dalam Rencana Kerja Daerah di tahun 2024. Setelah RKPD ditetapkan diharapkan itu menjadi dokumen seluruh pemangku kepentingan di Kab. Flores Timur ini. Sehingga marilah kita semua bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi tujuan Daerah ini yang dituangkan ke dalam RKPD tahun 2024 Ini.” Ungkapnya.
Comments
Post a Comment